WK – Jakarta – Perwakilan dari buruh yang berdemo di depan Istana Merdeka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan tidak bisa mengabulkan tuntutan pencabutan PP Pengupahan.

“Menaker (Hanif Dhakiri) tidak akan mencabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” kata Sekjen  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI)  Muhammad Rusdi kepada wartawan usai pertemuan, Jumat (30/10/2015).

Rusdi dan 2 orang rekannya ditemui Pratikno dan Hanif di lingkungan Istana sekitar pukul 16.00 WIB. Selama 1 jam pertemuan itu berlangsung hingga akhirnya Rusdi cs keluar dari lingkungan Istana.

Rusdi mengatakan, keputusan Hanif yang tak akan menghapus PP tersebut karena menilai aturan tersebut baik untuk perkembangan buruh. Namun, alasan itu tak diterimanya.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami berikan deadline sampai pukul 18.00 WIB jika tidak ada pencabutan, kami akan bertahan. Perjuangan akan berlanjut dua hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan sampai kami menang,” sambungnya.

Ia mengaku sejak buruh memutuskan untuk demo setiap hari pertama kali, mereka sudah tahu risiko yang akan mereka terima.

“Kami akan menanggung risiko itu sampai PP dicabut. Cepat atau lambat menteri terkait harus dicopot, kalau tidak (Presiden) Jokowi akan menanggung akibatnya dari buruh,” ancamnya.

Hingga pukul 17.50 WIB, buruh masih memenuhi jalan di depan Istana Merdeka. Mereka hanya duduk santai di jalan dan trotoar sekitar Monas. Sementara itu, aparat kepolisian masih terus berjaga dan lalu lintas dialihkan. (*)