WK – BANDUNG, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengaku sudah menerima data yang diberikan Kapolrestabes, terkait daftar pengusaha yang ‘nakal’ yang belum meregistrasi usahanya.

Seperti dilansir faktajabar.co.id, Emil mengancam  akan melakukan tindakan tegas terhadap para pengusaha  tersebut jika tahapan toleransi yang diberikan sudah habis.

“Berikan kesempatan dulu kepada orang untuk insyaf. Setelah diberi kesempatan teu insyaf-insyaf, berarti dia bukan orang baik. Karena dia sudah diberi ruang untuk ikuti regulasi tapi tidak  dimanfaatkan. Maka saat waktunya lewat, akan kita sikat,” tegas Emil di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana (Senin, 14/9/2015).

Emil mengaku daftar pengusaha nakal yang diterimanya dari Kapolrestabes Bandung akan dibahas terlebih dahulu di Pemkota Bandung. Saat ditanya apakah ada kemungkinan nama-nama pengusaha yang dilaporkan masih ‘nakal’ itu nantinya akan dirilis, Emil tak langsung mengiyakan.

“Saya enggak mau melanggar aturan, apakah aturan boleh atau tidak. Tapi kalau boleh ya enggak masalah. Tapi kalau tidak, akan bahaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Angesta Romano Yoyol mengklaim sudah mengantongi data pengusaha tempat hiburan, restoran, hotel dan pengusaha parkir yang sampai saat ini belum meregistrasikan usahanya kepada Pemkot Bandung. Yoyol menyebut data itu sudah dilaporkan kepada Pemkot Bandung.

Sementara terkait karyawannya akan dipersenjatai, yang sempat diprotes pendemo GGMH, Senin, (14/9) dan beberapa pihak lain, Walikota Bandung Ridwan Kamil buka suara soal rencana belanja pistol berpeluru karet yang dibutuhkan personel Dinas Perhubungan (Dishub).

Belanja pistol laras pendek yang membutuhkan biaya Rp 2,2 miliar dari APBD 2015 itu tidak mendapat restu Emil. Emil menilai mempresenjatai pegawai Dishub merupakan sesuatu yang belum patut.

“Maka saya ambil keputusan bahwa item belanja itu (pistol) sekiranya digeser saja dan tidak dilanjutkan. Saya belum melihat logika relevansinya, saya juga melihat enggak ada urgensinya,” ujar Emil.

Dikatakan, karena sudah dicoret, maka anggaran Rp.2,2 M untuk senjata, akan geser ke program lain, misalkan untuk belanja E-learning, kan lebih baik dan tersa di dunia pendidikan.

Namun, dalam kesempatan tersebut, Emil juga membantah bahwa dirinya kecolongan terkait pengadaan senjata tersebut. Sebagai wali kota, dia mengaku tak mengetahui semua jenis anggaran yang mencapai ribuan.

“Bukan masalah kecolongan. Mata anggaran belanja itu jumlahnya ribuan, saya tidak mengetahui semuanya. Di situlah sistem harus berjalan dengan baik,” tegas Emil.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Kota Bandung Enjang Mulyana mengatakan, pihak Dishub Kota Bandung akan mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan yang telah direkomendasikan oleh Wali Kota. Untuk sementara, pihaknya akan menunggu hasil kajian selanjutnya.

“Instruksi beliau ditunda dulu. Ya kita lihat situasi nanti, kalau ditunda jawabannya sudah jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut Enjang mengatakan, walaupun sudah dibatalkan wali kota, dia menegaskan pengadaan senjata telah sesuai dengan kajian hukum. Dengan risiko yang harus dihadapi petugas di lapangan, dia mengklaim pengadaan senjata sudah tepat dan perlu.

“Provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Palembang sudah dipersenjatai. Kalau kita sendiri di lapangan suka ada keriskanan, sehingga direncanakan dan sudah disetujui,” ujarnya.

Pengadaan pistol beserta kelengkapan terdapat dalam paket penawaran dengan kode lelang 2883260 di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) On-Line Kota Bandung. Karena sudah masuk LPSE On-line, kini pengadaan Senjata untuk Dishub sudah masuk tahap pengumuman pascakualifikasi.

“Hasilnya, ada 23 penyedia yang mendaftar sebagai peserta lelang,” pungkasnya. (*)